nusakini.com - DEPOK (11/4) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah baik itu pusat maupun didaerah, harus didukung dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). 

Manfaat SPIP tersebut yaitu mendeteksi terjadinya kesalahan (mismanagement) dan fraud dalam pelaksanaan aktivitas organisasi dan membantu pengamanan asset terkait kemungkinan terjadinya kecuarangan (fraud), pemborosan dan salah penggunaan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi.  

Hal tersebut diungkapkan oleh Susanto, Inspektur I, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian saat memberikan materi pertemuan lingkup Biro Keuangan dan Perlengkapan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertanian.

Lebih lanjut, Susanto mengungkapkan bahwa penerapan SPIP beserta unsurnya merupakan bentuk pengendalian organisasi dalam mencapai tujuannya. 

• Dongkrak Keuntungan Petani dan Daya Saing Gula Nasional, Ditjen Perkebunan Kementan Tetapkan Harga Pembelian Tebu
• Indonesia Jalin Kerjasama Teknologi Pertanian dengan Iran
• Produksi Melimpah, Bulog Kalah Bersaing Dengan Pedagang Serap Gabah
• Mentan Amran Minta Bulog Segera Serap Jagung Hasil Produksi Petani, Agar Harga Tidak Jatuh
• Mentan Kolaborasi Dan Dorong Pengembangan VUB Padi IPB 9G

SPIP merupakan pondasi organisasi, sehingga suatu organisasi akan kokoh, mantap dan dapat bekerja sesuai dengan jalurnya.  

“Salah satu bentuk pencegahan terjadinya penyimpangan yaitu dengan menggunakan SPIP, dan ini jauh lebih soft, efektif dan efisien, dari pada dilakukan penindakan” terang dia. 

Menurut Susanto, pelaksanaan SPIP harus seluruh unsur dalam organisasi, baik unsur pimpinan maupun pelaksana kegiatan. “Semuanya harus terlibat dan saling mendukung, termasuk perangkat pendukungnya,” terangnya. 

Dalam kesempatan tersebut, Susanto juga menerangkan bahwa pendekatan yang banyak diadopsi oleh sejumlah organisasi saat ini adalah “Three Lines of Defence” atau Pertahanan Tiga Lapis, yaitu dalam rangka membangun kapabilitas manajemen risiko di seluruh jajaran dan proses bisnis organisasi yang sering dikenal sebagai Enterprise Risk Management (ERM). Pendekatan ini sering disingkat sebagai model 3LD (Three lines of defence). 

Model 3LD membedakan antara fungsi-fungsi bisnis sebagai fungsi-fungsi pemilik risiko (owning risks/risk owner) terhadap fungsi-fungsi yang menangani risiko (managing risks), dan antara fungsi-fungsi yang mengawasi risiko (overseeing risks) dengan fungsi-fungsi yang menyediakan pemastian independen (independent assurance). 

“Kami selaku APIP tentu saja punya kewajiban menjadi bagian pertahanan untuk pengawalan kegiatan agar berjalan sesuai dengan ketentuan,” pungkasnya. (pr/eg)